Kebebasan Pers Percepat Demokratisasi
(dikutip dari kompas.com, Jumat, 13 Juni 2008 00:46 WIB)

Tashkent, Kompas - Seminar internasional di Tashkent, Uzbekistan, Rabu (11/6), mengangkat tema tentang kebebasan pers dalam masyarakat demokrasi. Gagasan yang mengemuka adalah kebebasan pers dapat mempercepat perkembangan masyarakat menjadi komunitas yang lebih modern. Modernitas itu dicirikan dengan semakin menurunnya sikap otoriter dan berkembangnya demokrasi. Pada ranah ekonomi, hal itu ditunjukkan dengan berkembangnya kapitalisme serta ekonomi pasar. ”Secara umum, kita dapat menamakannya pluralisme serta keterbukaan publik,” ungkap Direktur Jenderal Bidang Perencanaan Internasional dan Penyiaran Kantor Berita Jepang NHK Toshiyuki Sato.

Di depan peserta seminar itu, Toshiyuki mengatakan, kebebasan pers memiliki peran sebagai stabilisator dalam masyarakat demokratis. Media yang memiliki peran pengontrol dalam masyarakatnya bertanggung jawab untuk mengkritik pemerintah yang cenderung koruptif atau menentang perkembangan demokrasi itu sendiri.

Dengan peran itu, tutur Toshiyuki, media massa mampu mendewasakan masyarakat yang dilayaninya. Untuk itu, semakin hari media massa, termasuk wartawannya, harus bersikap imparsial dan independen. Di sisi lain, intervensi pemerintah terhadap media harus diminimalkan.”Untuk itu, media harus selalu terbuka terhadap kritik dan siap bertanggung jawab atas apa yang diliputnya,” lanjut Toshiyuki.

Pemimpin Umum The Korea Post Lee Kyung Sik menambahkan, berbagai bentuk media makin berkembang dengan hadirnya internet dan telepon genggam. ”Setiap orang saat ini dapat menjadi wartawan. Mereka dapat melaporkan apa yang mereka lihat dan alami serta membagikan berita melalui internet dan telepon genggam,” kata Lee.

Kehadiran dua media itu akan mengubah wajah dunia. Tak ada lagi batas dan nyaris tidak tersensor. Aktivitas jurnalisme di masa depan akan semakin berkembang, ditambah kian terbukanya akses masyarakat terhadap informasi.
Namun, Direktur Pusat Nasional Hak Asasi Manusia Republik Uzbekistan A Saidov mengatakan, perubahan dan kebebasan pers penting untuk membangun demokrasi. Akan tetapi, perubahan itu sebaiknya disikapi dengan dewasa

NGERI JUGA JADI WARTAWAN

TEMPO Interaktif ( Kamis, 3 April 2008) melaporkan Aliansi Jurnalis Independen mendesak pihak kepolisian mengusut pelaku penganiayaan terhadap wartawan TV One. Penganiayaan dialami oleh dua orang wartawan TV One, Aditya dan Eko Subiyakto, ketika hendak meliput di kawasan pabrik Jababeka, Cikarang, beberapa hari lalu. Keduanya dianiaya petugas berseragam Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Sumber yang sama menjelaskan, laporan yang diterima AJI mencatat sedikitnya 12 kasus serupa terjadi pada 2007.

Sayang di laporan yang saya "klik" judulnya di tempointeraktif tidak dibeberkan bagaimana penjelasan dari pihak petugas yang menganiaya para wartawan. Tanpa bermaksud membela tindak kekerasan yang dilakukan, beberapa kali saya sempat mengamati tindakan wartawan yang juga (menurut saya) mengganggu kenyamanan narasumber.

Contoh sederhana misalnya, saat kondisi berduka sejumlah wartawan tetap merangsek ke keluarga seorang selebriti yang meninggal dunia (nggak tahu juga sih pihak keluarga keberatan atau nggak. Tapi kalau saya yang jadi keluarganya pasti wartawannya sudah saya usir dengan tidak terhormat), belum lagi penayangan gambar jenazah yang, aduh....rasanya ngga layak dipertontonkan.

Saya memang bukan wartawan. Saya juga bukan orang yang layak dikejar-kejar wartawan jadi narasumber. Sesungguhnya saya tak tahu bagaimana perasaan para narasumber yang dikejar-kejar wartawan. Mungkin saya berempati berlebihan terhadap para narasumber yang ingin memiliki privasi, atau setidaknya ingin menyiapkan kata-kata untuk diungkapkan di depan media.

Seorang aktivis dan wartawan media penyiaran senior pernah bilang: "Semua profesi pasti berisiko. Termasuk juga menjadi wartawan. Banyak wartawan menjadi tawanan perang, bahkan sampai meninggal dalam kondisi tak layak. Itulah resiko profesi."

Selamat berjuang teman-teman wartawan.Mudah-mudahan kalian ditunjang dengan asuransi yang memadai.

PANIK!

Panik! Kelihatannya itu satu kata yang tepat mendeskripsikan kondisi pekerja media Indonesia waktu mengetahui Mantan Presiden Kedua RI, Jendral Besar H.M. Soeharto meninggal dunia pada 27 Januari 2008 lalu .

Setidaknya itulah kesan yang saya tangkap melalui layar kaca . Barangkali media jenis lain pun sama paniknya, cuma kebetulan saya hari itu hanya menyimak televisi :) Jadi pekerja televisi sajalah yang saya tangkap kepanikannya.

Misalnya, ada stasiun televisi swasta yang reporternya berdiri di depan sebuah ambulans. Lantas sang reporter melaporkan (kurang lebih), " Inilah ambulans yang akan digunakan mengangkut jenazah mantan presiden kedua RI...." Eh, tahunya mendadak ambulans tersebut bergerak dan tertangkap oleh kamera bahwa ambulans itu adalah ambulans kosong.

Belum lagi reporter stasiun televisi swasta lainnya, salah menyebut nama sejumlah pelayat yang datang ke RSPP. Atau salah seorang news anchor di sebuah stasiun televisi swasta yang dengan entengnya memotong laporan langsung reporter yang bertugas karena disangka rombongan pembawa jenazah sudah datang. Lantas langsung diralat begitu terlihat di layar kaca bahwa yang datang bukanlah rombongan pembawa jenazah Pak Harto.

Banyak pula reporter atau news anchor yang menarik asumsi. Misalnya, ada yang melaporkan: "Kelihatannya jenazah akan disemayamkan di Cendana, untuk kemudian diterbangkan ke solo. Kemungkinan akan disemayamkan dulu di Ndalem Kalitan...."

Beberapa contoh di atas memang tidak berakibat fatal. Hanya saja cukup mengganggu dan sekaligus membuktikan media kita sepertinya tak punya standar operasional pelaporan berita yang ajeg. Di sisi lain, memang pemerintah RI pun tak punya standar operasional pemakaman mantan presiden seperti di beberapa negara lain. Sehingga run down acara pun sulit tertebak.

Tapi, bukankah pekerjaan media adalah "mencari dan melaporkan" berita sehingga publik bisa memperoleh informasi? Sehingga ketidaksiapan mestinya menjadi kata yang haram bagi pekerja dan institusi media. Jika media tak siap memberitakan sesuatu, terus publik mau tahu informasi dari mana dong?